Sopir Truk Demo Tolak Penertiban ODOL: “Kami Juga Cari Nafkah!”

 

Demak– 25 Juli 2025  Puluhan sopir truk melakukan aksi demonstrasi damai di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kamis siang (25/7). Mereka memprotes kebijakan pemerintah terkait penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dianggap merugikan para sopir dan pengusaha angkutan barang.

Dalam aksi tersebut, para sopir membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Bukan Kriminal, Kami Cuma Cari Makan”, serta menyuarakan aspirasi melalui orasi dan konvoi truk dari kawasan industri Kaligawe menuju pusat kota.

Menurut para demonstran, penertiban ODOL tanpa solusi konkret membuat penghasilan mereka menurun drastis. “Kami nggak nolak aturan, tapi tolong kasih jalan keluar. Kalau muatan dikurangi, ya penghasilan juga berkurang. Sementara kebutuhan hidup terus naik,” ujar Sugeng, salah satu sopir truk yang sudah 12 tahun bekerja di jalur lintas Jawa.

Kebijakan Zero ODOL yang mulai diterapkan secara ketat pada 2025 ini menargetkan semua kendaraan angkutan barang untuk patuh terhadap spesifikasi dimensi dan muatan. Namun, banyak truk yang selama ini beroperasi dalam kondisi over dimension sudah dimodifikasi sedemikian rupa sejak awal—dan kini tidak bisa digunakan tanpa pembongkaran besar.

Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Dirjen Perhubungan Darat, Dewanto Purnacandra, sebelumnya menjelaskan bahwa ODOL merupakan satu kesatuan. “Kendaraan yang over dimension berpotensi over loading. Tapi belum tentu kendaraan berdimensi standar tidak over loading. Semua tergantung kedisiplinan masyarakat,” katanya dalam sebuah forum transportasi.

Namun di lapangan, para sopir merasa tidak semua kondisi bisa digeneralisasi. Mereka mengaku sering menerima tekanan dari pemilik barang agar membawa muatan melebihi batas, demi efisiensi biaya logistik. “Kami di bawah tekanan. Kalau kami nolak muatan, kami bisa kehilangan pekerjaan,” ungkap Rudi, sopir rute Jawa-Bali.

Para sopir meminta pemerintah membuka ruang dialog dan memberi masa transisi yang lebih manusiawi. Mereka berharap ada program konversi kendaraan, insentif, atau alternatif kebijakan agar sektor logistik rakyat kecil tidak semakin tercekik.